KedaiPena.Com – Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mempertanyakan penguasa saat ini, Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan.
Apakah benar-benar memiliki paradigma dalam pengambilan kebijakan, atau hanya sekadar berbasis pada interest (kepentingan)? Ia lalu melabeli kerangka berpikir yang ada saat ini sebagai “paradigma gado-gado,” bukan paradigma yang kokoh.
“Bung Rocky bilang bahwa beliau membela paradigma dari kekuasaan. Saya berpikir apakah penguasa hari ini punya paradigma dalam membangun atau mengambil keputusan? Atau itu tafsirnya Bung Rocky tentang bahwa ada paradigma di balik kebijakan MBG (Makan Bergizi Gratis). Bisa jadi sesungguhnya mereka enggak pakai paradigma untuk membuat kebijakan begitu,” kata Ubed, sapaannya, dalam diskusi dengan pengamat politik Rocky Gerung yang disiarkan INews, Jakarta, belum lama ini.
“Karena basisnya bukan paradigma, tapi dia berbasis pada interest, pada kepentingan. Ada kepentingan apa di balik kebijakan MBG? Kan itu bukan ada paradigma apa di balik kebijakan MBG. Dua pertanyaan itu berbeda. Nanti kita lihat tafsirnya Bung Rocky seperti apa tentang paradigma itu. Kan itu pertanyaan penting,” sambung penerima Intellectual Organic Kedai Pena Award.
Rocky Gerung | Foto: Istimewa
Ubed, sapaannya, mencontohkan kontradiksi kebijakan di mana negara di satu sisi memberi ruang bagi praktik kapitalisme seperti keringanan pajak dan tax amnesty. Namun di sisi lain menjalankan program yang diklaim sebagai sosialisme, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan bantuan tunai.
“Saya sampai hari ini melihat yang ada itu adalah gado-gado kerangka berpikir, bukan paradigma yang kokoh untuk mengagendakan kerja-kerja yang Bung Rocky sebut sebagai sosialisme,” kata Ubed.
“Misalnya, di satu sisi memberi ruang pada praktik kapitalisme, kebijakan-kebijakan negara yang memberikan ruang merdeka bagi para pebisnis dan lain-lain. Kemudian, proses kapitalisme pasar ini kan kapitalisme, kan itu yang terjadi. Bahkan misalnya memberikan keringanan pajak begitu dan lain-lain bagi para pebisnis misalnya,” jelas Ubed, sapaannya.
Ubed menambahkan, Prabowo juga bagian dari kabinet sebelumnya yang kemudian memberi ruang pada tax amnesty. Hal itu diklaim Ubed sebagai langkah yang memberi ruang pada para kapitalis untuk bekerja mencari keuntungan di balik praktik ekonomi yang mereka jalankan.
Laporan: Ricki Sismawan
